Oktober 5, 2022

Dana Bansos BPNT Sembako Kantor Pos banyak Dipakai KPM Bayar Utang

2 min read

Sukadiri—Perkembangan terkini tentang kebijakan baru penyaluran Program Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako menjadi Tunai (cash) via Kantor Pos nampaknya banyak menuai masalah yang justru mengaburkan tujuan program.

Bahkan pemanfaatan dana Bansos BPNT sembako oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima uang tunai Rp600 ribu, sekaligus untuk periode Januari, Februari dan Maret 2022 Kantor Pos beberapa waktu lalu ditemukan bukannya dipakai untuk belanja sembako tapi dipakai bayar hutang.

Demikian diungkapkan salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Tangerang Ahmad Haerun TKSK Sukadiri kemarin (22/03/2022), ia mengatakan tujuan pengubahan bantuan sosial dari non tunai melalui rekening bank, menjadi bantuan tunai melalui PT Pos Indonesia supaya hilangnya oknum-oknum pengepul kartu rekening para penerima BPNT untuk dibawa ke agen penyalur yang dikehendaki.

“Kebijakan untuk percepatan penyaluran kepada para penerima bansos BPNT maka diberikan tunai oleh petugas PT Pos Indonesia di kantor desanya masing-masing,” ujar Ahmad Haerun serius.

Namun menurutnya, saat ini muncul masalah baru, karena sesuai hasil pemantauan nya di Desa Gintung dan Desa Pekayon ada banyak penerima BPNT yang malah tidak memanfaatkan uang untuk membeli kebutuhan sembako sesuai tujuan program.

“Di desa Gintung ada 5 orang KPM terus di Desa Pekayon ada 4 orang yang saat saya wawancara penerima BPNT Rp600 ribu, uangnya dipakai untuk bayar utang ke bank ataupun koperasi,” ungkap Haerun.

Padahal lanjutnya, sesuai ketentuan Juknis penyaluran BPNT via kantor Pos itu tugas TKSK yang juga pendamping BPNT itu ditugaskan untuk pemantauan dan pengawasan yang juga harus melaporkan kepada Kemensos. “Tapi hingga kini masih sedikit menerima laporan penggunaan uang tunai dari penerima BPNT Rp600 ribu itu,” tambahnya.

Menurutnya sesuai juknis dan peraturan yang berlaku, BPNT Rp600 ribu untuk dibelanjakan KPM kepada bahan pangan sembako yang memiliki kandungan gizi karbohidrat, protein hewani, nabati, dan mineral vitamin dengan rincian barang yg sudah ditentukan termasuk juga larangan membelanjakan diluar bahan pangan itu.

Haerun berharap, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, memikirkan ulang tata cara penyaluran program BPNT dengan menerbitkan juknis lagi agar salah satu tujuan program ini dalam rangka pencegahan maupun penurunan angka stunting terlaksana dengan maksimal. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *