Agustus 13, 2022

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Harapkan Masyarakat Urus PTSL Sendiri Biar Cepat Beres

2 min read

Pembagian PTSL di Tigaraksa beberapa waktu lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berharap masyarakat bisa mengurus pembuatan sertifikat tanah secara mandiri atau tidak melalui perantara. Hal tersebut dilakukan agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bisa direalisasikan dengan cepat.

Menteri Hadi menjamin masyarakat yang mengurus pembuatan sertifikat tanpa menggunakan perantara bakal mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari para petugas.

Selain itu Menteri Hadi juga meyakini bahwa tidak ada pungutan liar di kantor pertanahan. “Saya yakin akan terlayani dengan baik, saya yakin tidak ada pungli (pungutan liar, red) di sana,” ujar Menteri Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/6/2022).

Menteri Hadi menegaskan dalam menjalankan program PTSL, soal pelayanan pertanahan juga menjadi fokus yang harus ditingkatkan oleh jajaran kantor pertanahan.

Sementara itu Bupati Zaki Iskandar dalam acara pembagian simbolis PTSL di Tigaraksa beberapa waktu lalu juga meng-apresiasi kepada pihak BPN sehingga puluhan ribu sertifikat tanah warga sudah diterbitkan bahkan tahun 2022 saja target program PTSL di Kabupaten Tangerang sebanyak 27 ribu akan diterbitkan dan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Manfaat dari program ini mudah-mudahan dengan terpetakannya dan terdaftarkannya bidang tanah di Kabupaten Tangerang, bisa melindungi hak masyarakat terkait kepemilikan hak atas tanah mereka, tapi mohon bapak/ibu penerima program eta sertifikatna ulah disakolakeun ka bank nyah,,” ujar Bupati Zaki disambut gelak tawa yang hadir.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Zaki juga menghimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya serta para camat untuk lebih giat lagi membantu memetakan dan menyertifikasikan seluruh bidang-bidang tanah di wilayahnya masing-masing.

“Ini kerjasama seluruh perangkat di pemerintah daerah, bekerja sama dengan BPN dan juga Kantor Wilayah BPN di Provinsi Banten dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kepemilikan tanahnya mereka,” jelas Bupati. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *