Oktober 5, 2022

Kadisdik Syaifullah Bantah Data Pusdatin Kemendikbud 22.194 Anak Putus Sekolah

2 min read

Kadis Pendidikan H. Syaifullah

Tigaraksa—Informasi resmi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) bahwa angka anak putus sekolah tertinggi diraih Kabupaten Tangerang sebanyak 22.194 nampaknya dibantah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Tangerang H. Syaifullah.

Bahkan Kadisdik H. Syaifullah menegaskan data yang tercatat di Data Pokok Kependidikan (Dapodik) merupakan data berjalan (dinamis) sehingga belum dapat dikatakan sebagai data final sehingga info tersebut tidak menunjukkan tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang.

“Perlu diingat bahwa data di Dapodik itu adalah data berjalan yang belum terverifikasi atau belum dilakukan cut off, mengingat cut off sendiri akan dilakukan nanti ditanggal 30 Agustus 2022 mendatang,” ucap Kepala Disdik Kabupaten Tangerang, Syaifullah dalam keterangannya pada Sabtu (6/8/2022).

Syaifullah menjelaskan, Disdik Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 4.669 siswa jenjang SDN dan Madrasah ibtidaiyah (MI) yang belum tercatat di Dapodik atau yang dikelola oleh Disdik, maupun dalam Education Management Informasi System (EMIS) yang dikelola oleh Kemenag ke jenjang SMP. Baik di sekolah negeri, swasta maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Angka tersebut jangan dijadikan klaim bahwasanya tidak melanjutkan sekolah. Kita juga tahu bahwa ada siswa yang meneruskan proses pembelajarannya ke pesantren, lalu ada yang melanjutkan ke SMP swasta atau negeri di luar wilayah Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Sementara untuk lulusan dari jenjang SMP ke jenjang SMA, lanjut Syaifullah, kurang mengetahui angka pasti dan juga alasan siswa tidak melanjutkan sekolah. Mengingat, ruang lingkup kerja pada Disdik Kabupaten Tangerang hanya pada jenjang SD dan SMP.

“Untuk jenjang pendidikan SMA di bawah naungan Disdik Provinsi Banten. Kita juga sedang melakukan koordinasi terkait data ini dengan lembaga terkait seperti Kemenag, mengingat jenjang MI dan MTs itu dibawah naungan Kemenag,” ujarnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *