KABUPATEN TANGERANG — Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani menyoroti tajam dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang yang dinilai masih ‘kusut’, bahkan ia melontarkan kritik pedas berbagai permasalahannya secara gamblang dengan data dan fakta diwilayah yang dijuluki kota Seribu industri dan juga induk yang melahirkan Kota Tangerang dan Kota Tangsel itu.
Persoalan yang masih mewarnai menurut Anggota Dewan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu diantaranya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Baginya, memberi makan anak sekolah itu baik, tapi membiarkan mereka belajar tanpa guru adalah bencana peradaban yang nyata.
“Ini yang harus ditangkap sebagai masalah besar oleh Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang pa Maesyal Rasyid dan ibu Intan Nurul Hikmah. Jangan sampai kita terlena dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), nanti perutnya diisi kepalanya kosong,” cetus Deden.
Data yang ia ungkapkan dia cukup bikin merinding, katanya, saat ini Kabupaten Tangerang kekurangan 6.000 guru SD dan SMP. Ada 2.000 guru honorer yang nasibnya di ujung tanduk karena aturan penghapusan honorer tahun ini.
“Kita juga punya masalah besar dalam pendidikan. kekurangan guru sebanyak 6.000 saat ini untuk SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Tangerang. Ditambah lagi masih ada guru honorer sekitar 2.000 orang yang belum diangkat menjadi P3K. Dan mereka harus di-off tahun ini karena sudah tidak ada lagi pegawai honorer di pemerintahan secara aturan hukum,” tukasnya.
Total kekurangan guru disebutnya bisa melonjak drastis hingga ke angka 8.000 orang. Setiap bulannya saja kata dia, terdapat 100 hingga 200 guru yang purna tugas.
“Berarti beban kita bertambah 2.000, kekurangan gurunya jadi 8.000. Dan setiap bulan setidaknya ada 100 sampai 200 guru yang pensiun. Nanti banyak ruang kelas yang tidak ada gurunya,” sambungnya.
Deden memperingatkan bahwa jika ini dibiarkan, 5 sampai 10 tahun ke depan anak-anak di Kabupaten Tangerang mungkin lulus SMP tapi belum lancar baca-tulis.
“Nanti anak-anak kita mau bagaimana? Nanti mungkin saja di tingkat SMP anak-anak kita belum bisa baca tulis. Berbahaya ini kalau lambat, kita nggak tahu nanti Kabupaten Tangerang seperti apa? Jangan sampai gagal, harus serius menyelesaikan permasalahan pendidikan karena dampaknya bukan sekarang, tapi masa depan. Terasanya kan tidak sekarang, nanti, 5 atau 10 tahun ke depan,” tambahnya.
Ironi Fisik: Sekolah “Menumpang” di Tanah Sengketa
Meski ada kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis untuk sekolah swasta, Deden menyebut itu hanya menjalankan amanah undang-undang dan Perda, bukan inovasi luar biasa. Masalah aslinya ada pada infrastruktur fisik sekolah.
Dengan gamblang Deden mengatakan, bahwa masih banyak status tanah sekolah negeri di Kabupaten Tangerang yang ternyata belum tersertifikasi, sehingga rawan digugat dan hilang. Belum lagi urusan ruang kelas yang rusak berat hingga sedang yang jumlahnya masih masif.
“Rasanya dengan APBD kita yang 8 triliun lebih, Harusnya penganggaran di atas 20 persen itu benar-benar terasa untuk perbaikan kelas, bukan cuma numpang lewat. Ini kan juga ada campur pembiayaan dari APBN, anggarannya harus lebih kuat untuk menyelesaikan ruang kelas yang rusak,” kritik Deden.
Deden menilai ini terjadi karena ketimpangan fasilitas yang tidak masuk akal.
Contoh Kasus, kata Deden, di Desa Talagasari yang dihuni 17.000 jiwa hanya punya satu SD Negeri.
“Enggak mungkin. Ini bom waktu. Kalau anak-anak kita mau sekolah dasar saja susah dan sudah tidak bisa terfasilitasi, padahal itu amanat Undang-Undang Dasar 45, jangan mimpi soal ‘Tangerang Cerdas’. Kita cuma mencetak pengangguran baru. Gimana mau Tangerang Cerdas kalau fasilitasnya saja pelit?” pungkasnya.
(Red)
