JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta para kepala daerah untuk ikut mengawasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat di Satuan-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing. Nanik bahkan meminta para kepala daerah untuk meninjau langsung dapur-dapur MBG itu.
“Sebelum menu-menu itu diupload, mungkin bapak bisa, selama Ramadan ini, sambil Safari Ramadan, dicek, pak, di dapur mereka, apakah benar atau tidak,” kata Nanik dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG yang dilaksanakan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026).
Nanik mengatakan bahwa setelah Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2025 tentang Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG diundangkan, maka para kepala daerah boleh masuk ke dapur dan bahkan boleh mengawasi dapur-dapur MBG. Sebab, salah satu anggota Tim Koordinasi adalah Kementerian Dalam Negeri.
Jadi bapak-ibu bupati, wakil bupati, bapak walikota dan ibu wakil walikota itu menjadi komandan di daerah, pak. Pak camat apakah boleh masuk? Boleh, pak, ikut mengawasi. Pak lurah juga boleh masuk, lak. Karena ada 17 kementerian dan lembaga yang masuk. Itu tertuang dalam Keppres Nomor 28 tahun 2025. Jadi BGN tidak berjalan sendiri, tapi melibatkan 17 kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Selain masuk dalam cakupan Keppres nomor 28 tahun 2025, 17 kementerian dan lembaga itu juga masuk dalam cakupan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Jadi, keberadaan para pimpinan daerah sangat kuat sekali untuk membantu BGN dalam melaksanakan program MBG.
“Termasuk melihat menu, melihat lingkungan, apakah dapur dibangun sesuai juknis. Karena yang terjadi sering juga (dapur) tiba-tiba didemo masyarakat karena dibangun di kawasan perumahan,” kata Nanik yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu.
Jika dulu para kepala daerah seperti dilewatkan begitu saja saat pembangunan SPPG, dengan adanya Keppres 28 tahun 2025, para kepala daerah terlibat dalam pelaksanaan program MBG, baik untuk percepatan maupun pengawasannya. Sebab, dengan tim Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN yang hanya 70 orang, tak mungkin bisa mengawasi ribuan dapur dari Sabang Sampai Merauke dengan sempurna.
Cek Fasilitas Dapur
Saat ini, BGN meminta para kepala daerah untuk ikut mengawasi dapur. Bahkan jika memang kondisi dapur sangat buruk dan sering menimbulkan KLB atau keresahan masyarakat, kepala daerah boleh mengirimkan surat kepada Kepala BGN untuk merekomendasikan relokasi atau penutupan dapur itu.
“Itulah seperti disampaikan kepala badan tadi, di tahun 2026 ini kami selain menambah jumlah dapur, juga meningkatkan kualitas dapur,” ujar Nanik.
Usai Rapat, Nanik langsung ditanya beberapa bupati dan walikota. Mereka ingin mendapatkan arahan langsung Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu.
Maka, kepada para bupati dan walikota itu, Nanik kembali menjelaskan bahwa berdasarkan Keppres Nomor 28 tahun 2025, kepala daerah adalah dirigen pelaksanaan program MBG di daerah masing-masing.
Nanik pun mempersilakan para kepala daerah untuk mengarahkan, mengawasi, dan bahkan merekomendasikan penutupan dapur-dapur bermasalah yang tidak melengkapi sarana dan prasarana sebagaimana juknis.
“Termasuk mereka yang tidak memiliki IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah), Bu…?” tanya Wakil Bupati Bupati Blora Sri Setyorini.
“Tutup!” kata Nanik dengan tegas.
“Banyak dapur yang nggak punya IPAL,” kata Sri Setyorini lagi.
“Tutup… Tutup!” kata Nanik.
“Okeee… Siaaappp… Ibu, terima kasih atas arahan Ibu,” kata Sri Setyorini pula.
(Liputan6.com)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
