KABUPATEN TANGERANG — Kembali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang diganjar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, dan pencapaian ini menjadi opini WTP ke-18 yang berhasil diraih secara berturut-turut.
Disaat acara seremoni penyerahan penghargaan yang diterima langsung Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Kota Serang pada Selasa (26/5/2026) tim audit dari BPK Perwakilan Provinsi Banten nampaknya masih melaksanakan tugasnya memeriksa sejumlah kegiatan fisik yang belakangan cukup viral di media sosial (medsos).
Dalam pemeriksaan BPK selektif teliti disebut-sebut fokus dibeberapa kegiatan yang banyak mewarnai medsos pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Bina Marga dan SDA (DBMSDA), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).
“Masih Pemeriksaan BPK nih, setelah diperiksa administrasinya juga uji petik kelapangan langsung meneliti fisiknya, dan harapannya semoga segera selesai aja,” ucap salah satu pegawai pada OPD yang juga sedang diperiksa BPK tersebut.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menegaskan bahwa meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, BPK tetap mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Banten agar segera menindaklanjuti berbagai hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang masih ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati juga berharap raihan WTP ke-18 untuk administrasi keuangan Tahun 2025 ini akan menjadi dorongan bagi Pemkab Tangerang untuk terus memperbaiki tata kelola anggaran dan pelaksanaan program daerah ditahun berjalan ini yaitu 2026.
“Tentunya raihan Ini menjadi perjalanan yang sangat positif dan menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan program-program APBD dengan tata kelola keuangan yang semakin baik,” ucap Maesyal Rasyid.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, termasuk temuan dari BPK maupun Inspektorat. “Mudah-mudahan capaian ini bisa terus kita pertahankan dan tingkatkan, terutama dalam menindaklanjuti berbagai temuan maupun rekomendasi dari BPK dan Inspektorat,” pungkasnya.
(Red)
