KABUPATEN TANGERANG — Ramainya pemberitaan seputar Pembangunan Hutan Bambu di Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang yang nilainya mencapai sekitar Rp1,8 miliar dua pimpinan instansi Perangkat Daerah yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Kepala Bappeda menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang yang digelar Rabu (2/9/2026).
Kepala DLHK Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengatakan bahwa publik sepertinya “terjebak” oleh nomenklatur atau judul proyek yakni ‘Pembangunan Hutan Bambu’. Padahal, kata Ujat, anggaran Rp1,8 miliar pada tahun 2025 tersebut sebenarnya mayoritas habis tersedot untuk biaya pematangan lahan, pengurugan rawa yang mendalam, hingga pembuatan saluran air di lokasi penataan, bukan sekadar menanam pohon bambu.
“Tahapan pekerjaan memang lebih pas kalau diarahkan ke pematangan dan pengurugan. Tapi pada saat itu, judulnya langsung ke pembuatan hutan bambu. Padahal pembuatan hutan bambu itu tidak bisa langsung kita laksanakan kalau lahannya belum siap. Sistem lahannya sebagian masih seperti rawa di bawah, sehingga membutuhkan pengurugan,” jelasnya.
Ujat menambahkan, jika publik melihat kondisi lahan saat ini tanpa mengetahui kondisi awal sebelum dibangun, maka proyek senilai Rp1,8 miliar tersebut memang akan terlihat seperti pekerjaan kecil. Padahal, proses pengurugan rawa membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Kondisi awal lahan yang berbentuk rawa terdalam membuat biaya pengurugan membengkak secara signifikan,” ujarnya.
Sementara, terkait bibit bambu yang mati di area tengah, ia menyebut wilayah itu merupakan area uji coba awal dan pembibitannya masih terus dipantau.
“Jadi yang (mati) di tengah itu, kemarin kita lihat masih dalam proses tapi sebagian sebenarnya sudah tumbuh hijau karena masih terus dipantau,” tukasnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, yang turut memaparkan kondisi teknis di lapangan menjelaskan, bahwa lahan seluas 6.000 meter persegi tersebut awalnya diplot untuk pembangunan Terminal Tipe C.
Namun, setelah ditinjau, kontur tanah berupa rawa-rawa sedalam 2 hingga 3 meter yang dipenuhi semak serta sampah, membuat rencana itu dialihkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis eduwisata.
“Bayangkan kalau ini mau dijadikan terminal, ngurugnya aja berapa duit? Karena untuk terminal kita butuh kepadatan tanah yang benar-benar solid. Kami dari Bappeda menilai tidak akan efektif,” ungkap Erwin.
Erwin juga membantah tudingan bahwa proyek ini mubazir dan dilepas begitu saja oleh pemda. Ia menegaskan, jika ada petugas yang rutin melakukan pemeliharaan. Meski ia mengakui hasilnya belum optimal akibat pengaruh cuaca buruk dan anomali iklim yang membuat sebagian bibit tanaman mati.
“Kami ingin meyakinkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, walaupun secara kondisi di lapangan semua bisa menilai, tapi yang namanya perawatan pada proyek ini, saya rasa pihak terkait sangat bertanggung jawab. Saya bisa menunjukkan dokumennya,” tuturnya.
Erwin juga mengungkapkan, saat ini Pemkab Tangerang justru bersiap menambah kucuran dana baru pada APBD Perubahan sebesar Rp750 juta. Bahkan, untuk menuntaskan proyek Hutan Bambu Cisoka ini secara sempurna sesuai rencana induk (master plan), dibutuhkan total anggaran fantastis hingga mencapai Rp5 miliar.
“Untuk bisa sempurna sesuai dengan master plan, paling tidak kebutuhan kami di antara Rp5 miliar. Kalau Rp5 miliar ini bisa disetujui oleh Banggar (Badan Anggaran) saat pembahasan APBD, kami sangat optimis paling tidak di awal 2028 RTH ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai eduwisata,” pungkas Erwin.
(Red)
