MASALAH Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia hingga 2025, sedianya berbagai upaya melalui program-program digulirkan Pemerintah baik pusat maupun daerah namun sepertinya tak berpengaruh banyak seiring meningkatnya jumlah penduduk diwilayah.
Ironisnya, di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dan berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah dengan karakteristik tertentu, seperti jumlah populasi yang besar, ketergantungan pada sektor informal, serta kerentanan ekonomi akibat faktor geografis dan sosial.
Menariknya, dari sepuluh daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2025 seluruhnya merupakan kabupaten, bukan kota termasuk Kabupaten Tangerang notabene wilayah industri dan itu mencerminkan masih kuatnya tantangan kemiskinan di wilayah non perkotaan.
Pertama wilayah Kabupaten Bogor menempati posisi teratas dengan jumlah penduduk miskin mencapai 401.860 jiwa. Angka ini tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Tangerang dengan 265.900 jiwa, meskipun berada di wilayah penyangga ibu kota dan memiliki aktivitas industri yang tinggi, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini masih tergolong besar.
Selanjutnya, Kabupaten Brebes mencatat 257.290 jiwa, diikuti Kabupaten Garut sebanyak 252.560 jiwa. Kedua kabupaten ini dikenal memiliki basis ekonomi pertanian yang kuat, namun kerentanan pendapatan dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja nonpertanian turut memengaruhi tingginya angka kemiskinan.
Kabupaten Bandung berada di urutan berikutnya dengan 236.060 jiwa, disusul Kabupaten Malang yang mencatat 235.630 jiwa penduduk miskin.
Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Cirebon juga mencatat angka yang cukup signifikan, yakni 232.610 jiwa dan 229.640 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Jember mencatat 216.760 jiwa dan Kabupaten Sampang menutup daftar sepuluh besar dengan jumlah penduduk miskin mencapai 213.980 jiwa. Kabupaten Sampang menjadi satu-satunya kabupaten di luar Pulau Jawa bagian barat dan tengah yang masuk dalam daftar ini, mencerminkan tantangan kemiskinan yang masih kuat di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi.
Tingginya jumlah penduduk miskin di sepuluh kabupaten tersebut menjadi pengingat bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Dengan pendekatan yang lebih terarah dan berkelanjutan, data ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata di berbagai daerah.
(Red)
