BANTEN — Pusat Studi dan Informasi Regional (Pattiro) Banten mengkritisi besarnya tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Kritik ini disampaikan salah satu penggiat Pattiro, Bella Rusmiati, Sabtu (6/9/2025).
“Tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Banten dinilai tidak proporsional, bahkan berlebihan. Nilai Tukin pejabat Banten yang diterima lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur,” ujarnya.
Padahal, kata Bella, jumlah penduduk Banten hanya sekitar 12,5 juta jiwa, jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Barat (50,73 juta) maupun Jawa Timur (42 juta).
“Meski jumlah penduduk lebih sedikit, beban pelayanan publik, serta capaian kinerja birokrasi Banten relatif lebih rendah,” jelasnya.
Data Pattiro menunjukkan, untuk kelas jabatan 16 atau eselon tertinggi ASN Pemprov Banten mendapatkan Tukin Rp76,5 juta, sementara Jawa Barat Rp44,92 juta dan Jawa Timur Rp43,12 juta.
Selisih serupa juga terlihat di kelas jabatan 15, 14, hingga 9.
Namun, besarnya Tukin pejabat ini tak sebanding dengan capaian kinerja.
(Source; faktabanten.co.id)
