KABUPATEN TANGERANG — Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat, baru ada 7 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang yang mendaftar Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di wilayah tersebut. Padahal, ada total 70 SPPG yang ada di kawasan Kabupaten Tangerang.
“Makanya hari ini kami kumpulkan semua, untuk berkoordinasi perihal percepatan pendaftaran SLHS,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, Senin (6/10/2025).
1. Biaya untuk penerbitan SLHS sebesar Rp2,5 juta.
Hendra menuturkan, pihaknya telah menyiapkan petugas di Labkesda untuk percepatan penerbitan SLHS, terdiri dari tim sampling 7-9 orang, analis kimia 5 orang, tenaga dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan tenaga mobile sampling.
“Biaya dan tambahan jasa sampling Rp 2,5 juta,” ungkapnya.
2. Pemeriksaan untuk SLHS mulai pengambilan bahan makanan hingga pencucian ompreng.
Hendra menuturkan, pemeriksaan untuk penerbitan SLHS dilakukan secara menyeluruh, yakni mulai dari pengambilan bahan makanan, pengolahan (memasak), pendistribusian ke sekolah, hingga pencucian ompreng (food tray). Terlebih, yang diuji juga bukan hanya bahan makanan melainkan air yang digunakan untuk memasak dan untuk mencuci ompreng harus terbebas dari bakteri berbahaya.
“Lalu, ada juga salah satu syarat SLHS itu namanya sertifikat penjama makanan, itu minimal 50 persen dari jumlah pegawai, jadi kalau pegawainya 20 orang, maka 10 orangnya harus punya sertifikat itu dulu, baru dia bisa mengurus SLHS itu makanya nanti kami juga adakan pelatihan,” tegasnya.
3. Kurang dari 50 persen koki di SPPG punya sertifikat penjama makanan
Sementara itu, Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki mengungkapkan, saat ini masih kurang dari 50 persen koki yang memasak menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah memiliki sertifikat penjama makanan. Makanya, hal tersebut menjadi salah satu hambatan untuk mendaftar SLHS.
“Nanti itu dari Dinkes mengeluarkan pendaftaran berupa link, nanti setiap relawan mendaftar disitu, nanti relawan mendaftarkan untuk pembuatan sertifikat jadi setiap relawan harus punya sertifikat minimal 50 persen di dapur itu,” tuturnya.
(IDN Times)
