KABUPATEN TANGERANG — Pasca beberapa waktu lalu Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Tangerang Maesyal Rasyid bersama H Astayudin Ketua Partai Gerindra menengok warga Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa yang mengalami kekeringan krisis air bersih nampaknya warga terdampak makin meluas dan makin mengkhawatirkan.
Informasi meluasnya warga terdampak kekeringan disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang mencatat cakupan wilayah yang dilanda kekeringan hingga mengakibatkan krisis air bersih meluas hingga ke 12 kecamatan dengan total 8.135 kepala keluarga (KK) terdampak dan bila 1 KK jumlahnya 4 jiwa maka total mencapai 32.540 jiwa.
“Total ada 12 wilayah kecamatan dengan total jumlah yang terdampak kurang lebih 8.135 KK, ini berdasarkan laporan yang diterima,” kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik di Tangerang kepada wartawan pada Kamis 30 Juli 2026.
Taufik mengungkapkan, luasan dampak kekeringan di 12 kecamatan ini meliputi 41 titik dengan 31 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang.
“Dari 31 desa itu ada 41 titik lokasi. Jadi satu desa ada yang dua, ada yang empat, ada yang satu begitu,” ucapnya.
Dia merinci, untuk wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Legok, Tigaraksa, Panongan, Rajeg, Kronjo, Curug, Kelapa Dua, Cikupa, Sukadiri, Balaraja, Mekar Baru, dan Kecamatan Pagedangan.
Kendati demikian, pihaknya saat ini tengah menyiapkan penetapan status siaga bencana kekeringan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi penanganan sekaligus membuka keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.
Ditambahkan Taufik, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kerta Raharja, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang guna mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak.
“Sampai sementara ini kita membantu terus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi melihat ini kondisi hujan belum turun, pasti kami mencari terobosan,” tuturnya.
Dalam hal ini, BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Apabila kondisi kekeringan semakin meluas dan faktor atmosfer mendukung, pemerintah membuka peluang untuk mengusulkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah mitigasi.
“Kita belum arah ke sana. Namun, nanti kita akan buatkan dulu status siaga bencana dalam penanganan kedaruratan kekeringan ini,” ujarnya.
Sementara itu Nurhayati (41 tahun) salah satu warga Kampung Kadu Agung, RT 01/RW 04, Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang terdampak krisis air mengaku keluarganya hanya bisa memperoleh sedikit air dari sumur pada pagi hari. Selebihnya, sumur sudah tidak lagi mengeluarkan air sehingga aktivitas rumah tangga sepenuhnya bergantung pada pasokan air bersih dari pemerintah.
“Kalau di rumah paling pagi dapat dua ember. Siang paling seember, malam juga paling seember. Setelah itu sudah enggak ada air lagi. Kalau enggak ada bantuan ini, bingung,” ujar Nurhayati, Selasa 28 Juli 2026.
Nurhayati menuturkan, ia berharap bantuan air bersih dari pemerintah tidak hanya waktu ada kunjungan pejabat saja karena bantuan itu menjadi penyelamat bagi warga selama musim kemarau. Air tersebut dimanfaatkan untuk mandi, memasak, hingga kebutuhan konsumsi setelah dimasak terlebih dahulu.
“Alhamdulillah ada bantuan. Airnya bersih, bisa buat mandi, masak, bahkan kalau lagi enggak ada uang buat beli air minum, air bantuan ini dimasak, semoga bantuannya terus-menerus tidak hanya pada saat ada kunjungan Gubernur dan Bupati saja,” katanya.
(Red)
