KABUPATEN TANGERANG — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dipertanyakan, pasalnya Disdik mengakui pihaknya mencatat masih ada 21 ribu anak yang putus sekolah. Jumlah tersebut tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.
Diketahui berdasarkan Oktober 2025, angka putus sekolah (drop out) dan lulus tidak melanjutkan di Kabupaten Tangerang mencapai 21.829 anak untuk jenjang SD hingga SMA dan angka ini menjadi sorotan serius bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang berbagai program telah digulirkan namun sampai tahun 2026 nampaknya tak ada perubahan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana berkilah bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan data antara daerah dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), serta masih ditemukannya anomali dalam sistem pendataan pendidikan.
“Angka putus sekolah ini masih berubah-ubah. Terakhir sekitar 21 ribu, tapi ini terus kita koordinasikan karena ada perbedaan data. Banyak kasus yang sebenarnya tidak murni putus sekolah,” ujarnya saat diwawancarai usai Peringatan Hardiknas di Kabupaten Tangerang, Senin 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab tingginya angka tersebut adalah ketidaksinkronan data siswa, terutama mereka yang berpindah domisili atau melanjutkan pendidikan ke luar daerah bahkan luar negeri.
Dalam beberapa kasus, siswa yang sudah melanjutkan sekolah di negara lain justru masih tercatat sebagai putus sekolah dalam sistem Dapodik.
“Contohnya ada yang pindah ke luar negeri seperti Jepang, mereka tetap sekolah, tapi di data kita masih tercatat putus sekolah karena belum diperbarui,” jelasnya.
Selain faktor administratif, Dadan mengakui bahwa terdapat pula faktor sosial dan ekonomi yang turut memengaruhi anak tidak melanjutkan pendidikan. Ia menuturkan, sudah berupaya melakukan validasi data sekaligus penanganan langsung di lapangan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.
Dadan mengatakan, Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menekan angka putus sekolah melalui perbaikan sistem data, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan anak-anak tetap mengenyam pendidikan.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi juga orang tua dan masyarakat harus terlibat agar tidak ada lagi anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya.
Sementara ditempat terpisah, Mohammad Ekoriadi, SH aktifis Kabupaten Tangerang mengatakan angka anak putus sekolah yang masih bertahan 21 ribu itu bukti bahwa Dinas Pendidikan tidak memiliki kinerja baik tak mampu menurunkan angka walau ada berbagai program termasuk diantaranya Beasiswa Tangerang Gemilang, Sekolah Gratisz Program PAKADES (Pendidikan Kesetaraan Desa) yang digulirkan sejak tahun 2024 lalu.
“Momen Hardiknas 2026 ini Bupati Tangerang harus mengevaluasi kinerja instansi terkait dalam upaya menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang, sepertinya ada yang salah sehingga outputnya tidak sesuai rencana,” ucap Ekoriadi, Senin 4 Mei 2026.
Salah satu penyebab tidak turunnya angka putus sekolah menurut Ekoriadi karena sasaran program tersebut tidak menangani sasaran sesuai angka data dari Pusdatin melainkan penerima program itu warga putus sekolah diluar data tersebut. “Intinya harus dievaluasi lagi program itu sehingga mampu menurunkan jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang,” pungkasnya serius. (***)
